Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara DPMPTSP dan BPJS Kesehatan Cab Dumai Dengan Kajari Bengkalis

BENGKALIS - Nota kesepahaman atau MoU antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan BPJS Kesehatan Cabang Dumai dengan Kajari Bengkalis yang berlangsung di Aula kantor Kajari Bengkalis, Senin.(23/05).

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Kajari Bengkalis.Rahmat Budiman dalam sambutannya berharap adanya produk dan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lanjut Rahmat,  JPU sebagai pengacara negara sebagai pendamping dan juga tempat konsultasi dan memaparkan untuk pendampingan kasus perorangan bukan rana Kejari atau Jaksa dan untuk konsultasi bisa dilakukan.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Basuki Rachmad, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Drg. Hadiwibawa kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai sebelum mendatangi nota kesepahaman dalam sambutannya mengatakan, "  Dalam Forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kabupaten Bengkalis  di semester satu  yang diketuai Kajari Bengkalis dan ini yang pertama  melakukan MoU untuk DPTPTSP. 

Tambah Basuki, sebelumnya rencana sebelum bulan puasa  kita mau MoU dan baru kita laksanakan sekarang. 

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

" SOP Dinas PMPTSP punya tugas penting atau tidak penting ada dua tugas terkait Penanaman Modal  dan PTSP dan kedua ini sering terbentur pelaku usaha yang tidak bisa terbitkan izin. Dan DPM PTSP bertugas atas rekomendasi perangkat daerah teknis terkait. Seluruh PTSP sekarang di degelasikan di DPMPTSP bukan tanggung jawab kepala daerah." papar Ratmad Basuki.

Harapan Basuki Rachmad mengatakan, " Dengan MoU ini perlu sosialisasi atau pembinaan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai peraturan berlaku dan kami lebih profesional dan tidak terkena permasalahan hukum, " ungkapnya.

Baca juga: Pembahasan Pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Bidang II Beserta Rombongan Kunjungi Kalteng

BPJS Kesehatan Badan Usaha

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Drg Hadiwibawa mengatakan saya ucapkan terima kasih ke Kajari atas pelaksanaan MoU dengan Kajari yang kedua.

Baca juga: Edy Mulyadi Hina Masyarakat Kalimantan, Ormas Kalteng Besok Lakukan Aksi

Tugas BPJS Kesehatan Cabang Dumai ada tiga  antara lain, Pertama melakukan pengawasan kepada Badan Usaha, kedua melakukan saksi Badan Usaha dan ketiga pelimpahan saksi badan usaha ke yang berwenang .

Sepanjang tahun 2021 BPJS Kesehatan Cabang Dumai melakukan pengawasan di Kabupaten Bengkalis terbesar  sebanyak 246 badan usaha dengan cara telemarketing, email di saat pendemi di tahu 2021 dan melimpahkan 4 badan usaha yang bermasalah ke Kajari Bengkalis dan  yang sudah berhasil melakukan tindakan.

" Di tahun 2022 ini kepersetaan capai 78.52 persen dan  hampir 100 lebih badan usaha lagi yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan  Keinginan Bupati Bengkalis masyarakat paripurna jaminan kesehatan., " Kata drg. Hadiwibawa.

Permasalahan yang dihadapi BPJS kesehatan adalah tumpang tindih peserta ada sebagai UMKM tapi ada yang masuk tanggung an Pemda Bengkalis atau Dinas Sosial Bengkalis.

" Kami akan turun kelapangan di tahun 2022 program JKN KIS untuk badan usaha di kabupaten Bengkalis  secara maksimal mendapatkan kepersetaan BPJS Kesehatan , " tutup Manager BPJS Kesehatan Cabang Dumai.(yulistar)

Baca juga: Kadiv PAS Hadir Deklarasi Janji Kinerja 2022  Insan Pengayoman Kemenkumham di Bengkalis